Kasus Ini Membuat
Indonesia-Australia Bermusuhan
TEMPO.CO, Jakarta - Saat Presiden
Joko Widodo dilantik pada Senin, 20 Oktober 2014, Perdana Menteri Australia
Tony Abbott mengatakan ada kesempatan yang baik untuk memperbaiki dan
mempererat hubungan kedua negara yang sempat renggang. Abbott mengundang
langung Jokowi, sapaan Joko Widodo, untuk datang dalam acara G20 di Brisbane,
Australia.
Hubungan Indoneisa dengan Australia mengalami pasang-surut. Dari masalah pencarian suaka hingga isu penyadapan membuat dua negara tetangga ini "bermusuhan". Berikut ini beberapa kasus yang membuat Indonesia-Australia panas dingin.
1. Pencarian suaka
Pada Februari 2014, pemerintah Australia mendorong 26 imigran dari berbagai negara di Timur Tengah untuk mencari suaka di Indonesia. Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Indonesia menuding Australia terlalu arogan dan melanggar hak asasi para pencari suaka. Tindakan itu juga melanggar Deklarasi Jakarta yang dalam kesepakatan tersebut meminta agar penanganan imigran gelap melibatkan pemerintah negara asal, negara singgah, dan negara tujuan.
Masalah pencarian suaka juga pernah membawa Indonesia menjadi pihak yang bersalah. Sebuah kapal perahu berpenumpang 200 pencari suaka tenggelam di 100 mil laut Pulau Christmas pada Juni 2014. Akibatnya, lebih dari seratus pencari suaka asal Afganistan dan Pakistan tewas tenggelam. Dua nelayan Indonesia yang mengendalikan kapal, Boy Djara dan Justhen, divonis penjara selama 6 dan 9 tahun.
2. Wilayah perbatasan
Batas wilayah perairan telah menjadi masalah yang kompleks bagi hubungan Indonesia dan Australia. Pada Februari lalu, Australia dilaporkan enam kali melanggar batas wilayah Indonesia. Namun, para pejabat Canberra berdalih bahwa hal itu terjadi karena unsur ketidaksengajaan. Pemerintah Australia langsung menyampaikan permintaan maaf kepada Indonesia di Jakarta.
3. Isu penyadapan
Masalah penyadapan juga sempat membuat hubungan Indonesia dengan Australia renggang. Hal ini bermula saat mantan kontraktor Lembaga Keamanan Amerika (NSA), Edward Snowden, membocorkan sebuah dokumen yang menyebutkan bahwa Australia menyadap pembicaraan telepon antara mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan istrinya, Ani Yudhoyono. Presiden SBY mengungkapkan enam syarat pemulihan hubungan diplomatik pada 26 November 2013 sebagai respons atas surat Perdana Menteri Tony Abbott setelah Indonesia menyatakan protes dengan menarik Duta Besar Nadjib Riphat Kesoema dari Canberra.
4. Organisasi Papua Merdeka (OPM)
Australia disebut menjadi pendukung gerakan OPM agar Papua menjadi negara sendiri. Dalam berapa pertemuan internasional, para pejabat Australia juga mengajak para pemimpin negara untuk mendukung kebebasan Papua dari Indonesia. Selain itu, media Australia seringkali membuat berita provokatif, seperti media New International Magazine yang menulis "Papua Barat ingin merdeka, Indonesia menembak mati mereka. Tapi hati jiwa yang mati tetap merdeka".
Hubungan Indoneisa dengan Australia mengalami pasang-surut. Dari masalah pencarian suaka hingga isu penyadapan membuat dua negara tetangga ini "bermusuhan". Berikut ini beberapa kasus yang membuat Indonesia-Australia panas dingin.
1. Pencarian suaka
Pada Februari 2014, pemerintah Australia mendorong 26 imigran dari berbagai negara di Timur Tengah untuk mencari suaka di Indonesia. Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Indonesia menuding Australia terlalu arogan dan melanggar hak asasi para pencari suaka. Tindakan itu juga melanggar Deklarasi Jakarta yang dalam kesepakatan tersebut meminta agar penanganan imigran gelap melibatkan pemerintah negara asal, negara singgah, dan negara tujuan.
Masalah pencarian suaka juga pernah membawa Indonesia menjadi pihak yang bersalah. Sebuah kapal perahu berpenumpang 200 pencari suaka tenggelam di 100 mil laut Pulau Christmas pada Juni 2014. Akibatnya, lebih dari seratus pencari suaka asal Afganistan dan Pakistan tewas tenggelam. Dua nelayan Indonesia yang mengendalikan kapal, Boy Djara dan Justhen, divonis penjara selama 6 dan 9 tahun.
2. Wilayah perbatasan
Batas wilayah perairan telah menjadi masalah yang kompleks bagi hubungan Indonesia dan Australia. Pada Februari lalu, Australia dilaporkan enam kali melanggar batas wilayah Indonesia. Namun, para pejabat Canberra berdalih bahwa hal itu terjadi karena unsur ketidaksengajaan. Pemerintah Australia langsung menyampaikan permintaan maaf kepada Indonesia di Jakarta.
3. Isu penyadapan
Masalah penyadapan juga sempat membuat hubungan Indonesia dengan Australia renggang. Hal ini bermula saat mantan kontraktor Lembaga Keamanan Amerika (NSA), Edward Snowden, membocorkan sebuah dokumen yang menyebutkan bahwa Australia menyadap pembicaraan telepon antara mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan istrinya, Ani Yudhoyono. Presiden SBY mengungkapkan enam syarat pemulihan hubungan diplomatik pada 26 November 2013 sebagai respons atas surat Perdana Menteri Tony Abbott setelah Indonesia menyatakan protes dengan menarik Duta Besar Nadjib Riphat Kesoema dari Canberra.
4. Organisasi Papua Merdeka (OPM)
Australia disebut menjadi pendukung gerakan OPM agar Papua menjadi negara sendiri. Dalam berapa pertemuan internasional, para pejabat Australia juga mengajak para pemimpin negara untuk mendukung kebebasan Papua dari Indonesia. Selain itu, media Australia seringkali membuat berita provokatif, seperti media New International Magazine yang menulis "Papua Barat ingin merdeka, Indonesia menembak mati mereka. Tapi hati jiwa yang mati tetap merdeka".
Australia Enam Kali Langgar
Batas Perairan Indonesia
Angkatan Laut Australia melakukan proses evakuasi imigran gelap yang tenggelam di perairan pulau Panaitan, Pandegelang, Banten, (31/8). TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
TEMPO.CO, Sydney – Batas wilayah
perairan telah menjadi masalah yang kompleks bagi hubungan Indonesia dan
Australia. Angkatan Laut Australia telah beberapa kali melewati batas wilayah
perairan yang telah ditetapkan.
Dilansir dari Channel News Asia, menurut laporan Layanan Kepabeanan dan Perlindungan Batas Wilayah Australia serta Angkatan Pertahanan, antara Desember dan Januari 2014, Australia telah memasuki wilayah Indonesia.
Laporan yang disampaikan pada Rabu, 19 Februari 2014, ini terungkap melalui operasi militer yang dipimpin Operation Sovereign Borders pada 1 Desember 2013 hingga 20 Januari 2014. Hasilnya, dalam waktu kurang dari dua bulan, Australia enam kali melanggar batas wilayah.
Sebelumnya, Canberra hanya mengatakan kapal mereka "tidak sengaja" memasuki perairan Indonesia, tanpa mengatakan seberapa sering pelanggaran itu terjadi.
"Pelanggaran ini dilakukan tanpa sengaja. Ini terjadi karena perhitungan batas-batas perairan Indonesia yang salah. Hal ini bukan sebagai tindakan yang disengaja atau kesalahan navigasi,” tulis laporan tersebut.
Permintaan maaf secara resmi pun sudah disampaikan ke Jakarta, yang langsung menuntut Australia menghentikan operasinya untuk mencegah pencari suaka. Operasi inilah yang akhirnya berujung pada pelanggaran batas wilayah.
Dilansir dari Channel News Asia, menurut laporan Layanan Kepabeanan dan Perlindungan Batas Wilayah Australia serta Angkatan Pertahanan, antara Desember dan Januari 2014, Australia telah memasuki wilayah Indonesia.
Laporan yang disampaikan pada Rabu, 19 Februari 2014, ini terungkap melalui operasi militer yang dipimpin Operation Sovereign Borders pada 1 Desember 2013 hingga 20 Januari 2014. Hasilnya, dalam waktu kurang dari dua bulan, Australia enam kali melanggar batas wilayah.
Sebelumnya, Canberra hanya mengatakan kapal mereka "tidak sengaja" memasuki perairan Indonesia, tanpa mengatakan seberapa sering pelanggaran itu terjadi.
"Pelanggaran ini dilakukan tanpa sengaja. Ini terjadi karena perhitungan batas-batas perairan Indonesia yang salah. Hal ini bukan sebagai tindakan yang disengaja atau kesalahan navigasi,” tulis laporan tersebut.
Permintaan maaf secara resmi pun sudah disampaikan ke Jakarta, yang langsung menuntut Australia menghentikan operasinya untuk mencegah pencari suaka. Operasi inilah yang akhirnya berujung pada pelanggaran batas wilayah.
Hubungan Indonesia-Australia
Mundur Belasan Tahun
Hassan Wirajuda. TEMPO/Tri Handiyatno
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Luar Negeri Hassan
Wirajuda menilai hubungan Indonesia dan Australia kini mundur jauh. Ia
berpendapat skandal penyadapan dan langkah Australia mengirimkan sekoci
berpenumpang 34 pencari suaka ke Indonesia menyeret hubungan kedua negara ke
salah satu titik yang sangat rendah.
"Kita kembali ke situasi seperti tahun 2002," ujar Wirajuda dalam diskusi tentang penyelundupan manusia yang digelar Pusat Studi Kebijakan dan Advokasi Strategi (Center for Policy Studies and Strategic Advocation - CPSSA),di Hotel Four Seasons, Rabu, 19 Februari 2014.
Menurut Hassan, seusai pemilihan umum Australia tahun 2001, hubungan kedua negara juga memanas akibat isu pencari suaka. Namun, Indonesia dan Australia kemudian bersama-sama memulai Bali Process, konferensi regional yang membahas masalah tersebut. Hubungan kedua negara tak hanya membaik, tetapi negara-negara lain pun ikut bahu-membahu menangani problem tersebut.
Sekarang, kata Hassan, kondisinya lebih parah karena secara formal tak ada kemajuan dalam hubungan kedua negara. Akhir tahun lalu, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa sempat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop setelah mantan ahli komputer di National
"Kita kembali ke situasi seperti tahun 2002," ujar Wirajuda dalam diskusi tentang penyelundupan manusia yang digelar Pusat Studi Kebijakan dan Advokasi Strategi (Center for Policy Studies and Strategic Advocation - CPSSA),di Hotel Four Seasons, Rabu, 19 Februari 2014.
Menurut Hassan, seusai pemilihan umum Australia tahun 2001, hubungan kedua negara juga memanas akibat isu pencari suaka. Namun, Indonesia dan Australia kemudian bersama-sama memulai Bali Process, konferensi regional yang membahas masalah tersebut. Hubungan kedua negara tak hanya membaik, tetapi negara-negara lain pun ikut bahu-membahu menangani problem tersebut.
Sekarang, kata Hassan, kondisinya lebih parah karena secara formal tak ada kemajuan dalam hubungan kedua negara. Akhir tahun lalu, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa sempat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop setelah mantan ahli komputer di National
melansir dokumen tentang penyadapan
lembaga intelejen Paman Sam itu melalui beberapa negara. Namun, belum ada lagi
pertemuan berikutnya yang menghasilkan langkah konkret.
"Harusnya ada pertemuan kedua yang membahas persetujuan tentang code of conduct kerja sama intelijen," ucapnya.
Alan Dupont, profesor keamanan internasional Universitas New South Wales, pada kesempatan sama berpendapat hubungan kedua negara memburuk karena isu pencari suaka nyaris selalu dipolitisir. "Ini isu yang populis dan debatnya seringkali dangkal," tuturnya.
Dupont menilai Indonesia ada dalam kondisi terjepit antara negara asal pencari suaka dengan Australia, yang menjadi negara tujuan atraktif bagi mereka. Untuk mengatasi masalah tersebut, kedua negara dianggapnya tak bisa bekerja sendiri-sendiri ataupun berdua saja. Negara-negara lain di kawasan pun perlu duduk bersama dan merumuskan kerja sama. "Harus ada solusi regional," ucapnya.
"Harusnya ada pertemuan kedua yang membahas persetujuan tentang code of conduct kerja sama intelijen," ucapnya.
Alan Dupont, profesor keamanan internasional Universitas New South Wales, pada kesempatan sama berpendapat hubungan kedua negara memburuk karena isu pencari suaka nyaris selalu dipolitisir. "Ini isu yang populis dan debatnya seringkali dangkal," tuturnya.
Dupont menilai Indonesia ada dalam kondisi terjepit antara negara asal pencari suaka dengan Australia, yang menjadi negara tujuan atraktif bagi mereka. Untuk mengatasi masalah tersebut, kedua negara dianggapnya tak bisa bekerja sendiri-sendiri ataupun berdua saja. Negara-negara lain di kawasan pun perlu duduk bersama dan merumuskan kerja sama. "Harus ada solusi regional," ucapnya.
ANALISIS :
Dari masalah
hubungan Indonesia dengan Australia ada 4 point yang menjadi masalah yang
menjadikan Indonesia dengan Australia yang sempat renggang:
1. pemerintah Australia mendorong 26 imigran
dari berbagai negara di Timur Tengah untuk mencari suaka di Indonesia. Tindakan
itu juga melanggar Deklarasi Jakarta yang dalam kesepakatan tersebut meminta
agar penanganan imigran gelap melibatkan pemerintah negara asal, negara
singgah,negara tujuan.
2. Batas wilayah perairan telah menjadi
masalah yang kompleks bagi hubungan Indonesia dan Australia. Pada Februari
lalu, Australia dilaporkan enam kali melanggar batas wilayah Indonesia.
3. mantan kontraktor Lembaga Keamanan
Amerika (NSA), Edward Snowden, membocorkan sebuah dokumen yang menyebutkan
bahwa Australia menyadap pembicaraan telepon antara mantan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono dan istrinya, Ani Yudhoyono
4. media Australia seringkali membuat
berita provokatif, seperti media New International Magazine yang menulis
"Papua Barat ingin merdeka, Indonesia menembak mati mereka. Tapi hati jiwa
yang mati tetap merdeka".
KESIMPULAN :
Bahwa di setiap negara-negara pasti ada suatu halangan atau konflik yang
terjadi baik secara persaingan antar negara tersebut maupun hal yang tidak di
sengaja. hubungan antara negara2 harus saling terjaga karena di setiap negara
akan saling membutuhkan,jangan sampai menjadi peperangan antar negara yang
menjadikan terpecah belah.
Sumber :
http://www.tempo.co/read/news/2014/10/22/120616344/Kasus-Ini-Membuat-Indonesia-Australia-Bermusuhan
